Moratorium atau Penghematan Departemen Keuangan

Posting menarik di tempo interaktif. Moratorium PNS ini digagas oleh kementrian keuangan untuk penghematan anggaran. Padahal kita sama-sama tahu bahwa pegawai di depkeu lah yang paling banyak gajinya. Jadi…manakah yang harus didahulukan? Moratorium ataukah penghematan di depkeu?

http://www.tempointeraktif.com/hg/citizen/2011/09/18/353.html

Rencana Pemerintah dalam rangka penghematan anggaran belanja negara yang digagas oleh Kemenkeu, dengan cara menghentikan sementara rekrutmen CPNS dan pemerataan PNS, tidak akan berpengaruh banyak dalam upaya penghematan anggaran………… Diindikasikan yang paling boros dalam mengeluarkan anggaran belanja pegawai dan belanja operasional lainnya, justru di lingkungan Departemen Keuangan itu sendiri. Seharusnya Kemenkeu istropeksi diri melakukan evaluasi anggaran di lingkungannya…………… Semenjak adanya remunerasi di lingkungan Departemen Keuangan, belanja pegawai kemenkeu sangat meningkat, PNS Kemenkeu golongan terendah penghasilan per bulan gaji + tunjangan kerja kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- belum termasuk adanya Gaji ke-13 dan Imbalan Prestasi Kerja (IPK) sebesar gaji dan tunjangan tersebut tiap tahunnya………. Perlu diperhatikan pula dengan anggaran belanja lainnya, diantaranya biaya perjalanan dinas pegawai harus benar-benar sesuai dengan kenyataan lamanya perjalanan dinas tersebut. Jangan sampai perjalanan dinasnya seharusnya 2 hari, namun dihitung misalnya menjadi 5 hari dalam Surat Perjalanan Dinas tersebut……….. Demikian juga tentang posko anggaran lainnya seperti anggaran pemeliharaan dan perbaikan gedung. Sebaiknya anggaran perbaikan gedung kantor maupun rumah dinas, dan bangunan lainnya tidak dimasukan tiap tahunnya. Dan juga sebaiknya Pemerintah melakukan pelelangan terhadap Tanah atau Bangunan milik Pemerintah yang sudah tidak dipergunakan lagi………… Sebenarnya masih banyak lagi posko atau mata anggaran belanja yang harus dibenahi, selain belanja ATK atau belanja Keperluan Kantor Lainnya. Maka dari itu, diharapkan pemerintah mengevaluasi belanja anggaran di seluruh Departemen/Lembaga Negara lainnya, tidak hanya dengan melakukan moratorium PNS, agar nantinya tidak terjadi defisit. (fkth-depkeu)

Rhezy Ramadhan