Moratorium atau Penghematan Departemen Keuangan

September 22, 2011 Tinggalkan komentar

Posting menarik di tempo interaktif. Moratorium PNS ini digagas oleh kementrian keuangan untuk penghematan anggaran. Padahal kita sama-sama tahu bahwa pegawai di depkeu lah yang paling banyak gajinya. Jadi…manakah yang harus didahulukan? Moratorium ataukah penghematan di depkeu?

http://www.tempointeraktif.com/hg/citizen/2011/09/18/353.html

Rencana Pemerintah dalam rangka penghematan anggaran belanja negara yang digagas oleh Kemenkeu, dengan cara menghentikan sementara rekrutmen CPNS dan pemerataan PNS, tidak akan berpengaruh banyak dalam upaya penghematan anggaran………… Diindikasikan yang paling boros dalam mengeluarkan anggaran belanja pegawai dan belanja operasional lainnya, justru di lingkungan Departemen Keuangan itu sendiri. Seharusnya Kemenkeu istropeksi diri melakukan evaluasi anggaran di lingkungannya…………… Semenjak adanya remunerasi di lingkungan Departemen Keuangan, belanja pegawai kemenkeu sangat meningkat, PNS Kemenkeu golongan terendah penghasilan per bulan gaji + tunjangan kerja kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- belum termasuk adanya Gaji ke-13 dan Imbalan Prestasi Kerja (IPK) sebesar gaji dan tunjangan tersebut tiap tahunnya………. Perlu diperhatikan pula dengan anggaran belanja lainnya, diantaranya biaya perjalanan dinas pegawai harus benar-benar sesuai dengan kenyataan lamanya perjalanan dinas tersebut. Jangan sampai perjalanan dinasnya seharusnya 2 hari, namun dihitung misalnya menjadi 5 hari dalam Surat Perjalanan Dinas tersebut……….. Demikian juga tentang posko anggaran lainnya seperti anggaran pemeliharaan dan perbaikan gedung. Sebaiknya anggaran perbaikan gedung kantor maupun rumah dinas, dan bangunan lainnya tidak dimasukan tiap tahunnya. Dan juga sebaiknya Pemerintah melakukan pelelangan terhadap Tanah atau Bangunan milik Pemerintah yang sudah tidak dipergunakan lagi………… Sebenarnya masih banyak lagi posko atau mata anggaran belanja yang harus dibenahi, selain belanja ATK atau belanja Keperluan Kantor Lainnya. Maka dari itu, diharapkan pemerintah mengevaluasi belanja anggaran di seluruh Departemen/Lembaga Negara lainnya, tidak hanya dengan melakukan moratorium PNS, agar nantinya tidak terjadi defisit. (fkth-depkeu)

Rhezy Ramadhan

Kategori:Anggaran Tag:,

Di Aceh – PNS Yang Asyik Ngopi Ketika Jam Dinas Diciduk Satpol PP

September 22, 2011 Tinggalkan komentar

Salut untuk pemerintah aceh. Bayangkan kalau semua daerah melakukan hal yang sama. Bisa-bisa kantor satpol PP dipenuhi PNS.

Sumber : http://news.okezone.com/read/2011/09/20/340/504914/asyik-ngopi-belasan-pns-diciduk-satpol-pp

 

BANDA ACEH- Meski kesejahteraan terus ditingkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih saja memprihatinkan. Hari ini belasan PNS di Banda Aceh diciduk Satpol PP dan Wilayatul Hisbah karena berkeliaran saat jam kerja.

Pelayan masyarakat dari jajaran Pemprov Aceh dan Pemkot Banda Aceh ini diciduk saat asyik ngopi di beberapa warung kopi di kota Banda Aceh. Mirisnya saat itu sedang jam dinas.

Komandan Operasi Satpol PP dan WH Aceh, Safruddin mengatakan, pihaknya merazia warung kopi yang sering ditongkrongi PNS saat jam kerja setelah mendapat laporan masyarakat.

“Kami bergerak ke warung kopi Topik Lamdingin dan mendapatkan sejumlah PNS yang berpakaian dinas sedang asyik ngopi sambil mengobrol dengan temannya,” kata dia usia razia kepada wartawan, Selasa (20/9/2011).

Kategori:Disiplin Tag:,

Pembatasan Belanja PNS

September 22, 2011 Tinggalkan komentar

Dari http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/429841/.

“Rencana pemerintah yang akan membatasi belanja PNS daerah mendapat sambutan positif. Langkah tersebut sebaiknya diikuti dengan penataan secara menyeluruh.

Pengamat pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta AA Ari Dwipayana mengatakan, kebijakan membatasi jatah belanja PNS maksimal 50% dari APBD adalah keharusan dan mendesak dilakukan. “Kebijakan ini diharapkan bisa memaksimalkan program pembangunan daerah karena anggarannya tidak hanya tersedot untuk belanja pegawai. Sudah seharusnya belanja pegawai ditekan sekecil mungkin sebagai upaya meningkatkan kinerja, sekaligus efisiensi anggaran negara,” kata Ari kepada SINDO kemarin.”

 

Kalau menurut saya, perlu dikaji ulang untuk mendapatkan angka prosentase yang sesuai. Jangan-jangan 50% sudah kebanyakan?

 

Artikel lengkap

JAKARTA– Rencana pemerintah yang akan membatasi belanja PNS daerah mendapat sambutan positif. Langkah tersebut sebaiknya diikuti dengan penataan secara menyeluruh.

Pengamat pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta AA Ari Dwipayana mengatakan, kebijakan membatasi jatah belanja PNS maksimal 50% dari APBD adalah keharusan dan mendesak dilakukan. “Kebijakan ini diharapkan bisa memaksimalkan program pembangunan daerah karena anggarannya tidak hanya tersedot untuk belanja pegawai. Sudah seharusnya belanja pegawai ditekan sekecil mungkin sebagai upaya meningkatkan kinerja, sekaligus efisiensi anggaran negara,” kata Ari kepada SINDO kemarin.

Lebih jauh dia menjelaskan, seharusnya postur pegawai di semua instansi negara, baik di pusat maupun daerah dibuatseramping dan seefisien mungkin.Di sisi lain, fungsi pegawai harus dibuat gemuk, sebab, imbuh dia, yang terjadi saat ini adalah postur pegawai sudah tambun namun fungsinya masih lemah.

Ari juga mengingatkan bahwa banyak daerah yang belum memahami secara mendalam tentang fungsi pegawai sebagai pelayan bagi masyarakat. Bahkan, terang dia, hampir semua daerah kerap memolitisasi pegawai demi kepentingan penguasa, sehingga ukuran kualifikasi kinerja menjadi kurang objektif. Karena itu, terang dia, jika nantinya diberi batasan maksimal ongkos pegawai, diharap semua daerah berpikir bagaimana mengefisiensikan belanja pegawai untuk meningkatkan program kerakyatan yang nyata.

Sementara itu,Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja mengatakan, batas maksimal 50% APBD untuk gaji PNS adalah wajar dan harus dilakukan. Menurut dia,kendala pembangunan selama ini adalah minimnya anggaran program lantaran borosnya belanja birokrasi.“Kalau dilakukan pembatasan,mau tak mau program harus digencarkan. Toh, makin tinggi pendapatan daerah maka makin besar pula nominal dari 50% APBD itu.

Ini justru bisa memacu daerah agar APBD maupun PAD-nya meningkat,”ujar Hakam. Lebih jauh politikus Partai Amanat Nasional ini menjelaskan, draf rancangan UU tentang birokrasi sebenarnya sudah menyusun klausul agar pendapatan pegawai bisa berbanding lurus dengan kinerja.

Karena itu, terang dia, dilakukan penataan ulang terhadap postur birokrasi di tiap-tiap daerah. Jika struktur birokrasi tersebut sudah baik, maka bisa saja nantinya dihapus istilah PNS daerah sehingga semua PNS tak lagi digaji melalui APBD melainkan langsung dari APBN. ● mohammad sahlan

Kategori:Anggaran, Gaji Tag:, ,
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.